peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik. peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah

PENDAHULUAN Dari latar belakang pengelolaan aset, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. PP 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah menyempurnakan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan. BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. ABSTRAK: a. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020. mengenai pengelolaan barang milik daerah. 12 Tahun 2011; UU. Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 beserta perubahannya yaitu PP Nomor 38 tahun 2008 telah mengatur secara prinsip tentang pengelolaan BMN/D. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. U. 5 melalui proses telaah dokumen-dokumen yang didapatkan melalui berbagai media. Barang Milik Negara; Mengingat : 1. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5. Barang milik daerah adalah semua barang milik Pemerintah Provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 11 June 2021: Tanggal Pengundangan: 11 June. 4, BD. 2019, No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Subjek. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintahan daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. U Badan : Semarang (Kabupaten) Pemrakarsa : Badan Keuangan Daerah: Penandatanganan : MUNDJIRIN: File Peraturan : Peraturan_Daerah_4_2017. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. E. , QRMA, CRGP 3K views • 31 slides Judul. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019. Dokumen Peraturan : Permendagri No. II. Subjek. . Pengadaan; 6. Selain itu, peraturan ini juga perlu direvisi untuk menyesuaikan. Prinsip Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Undang-Undang No. Peratur an Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penge lolaan Barang Milik Daerah; b. Undang. 14. Tipe Dokumen. b. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2018. 7 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • Permendagri No. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tutup. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara. Matriks Perbandingan Perubah an Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. E. Perbandingan PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan PP 6 Tahun 2006 dan PP 38 Tahun 2008, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. Berlaku. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin. tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 02); 18. 27. Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan. Subjek. Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sewa Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 8K views • 51 slides Lingkup pengawasan apip Dr . Peraturan Bupati Nomor 182 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Mulik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK. 2016. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Permendagri No. Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 ayat (3) tentang. 53/PMK. (10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. E. 2020. 19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain STATUS PERATURAN. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Tipe Dokumen. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah T. MATERI POKOK PERATURAN. 23 Tahun 2014, PP No. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republi~Indonesia. Peraturan Perundang-undangan. 2021/No. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547); 8. Peraturan Perundang-undangan. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan Di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 6K views • 15 slides 02 permasalahan aset Widayanti Ishak 13. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik. Nomor Pengundangan. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Perundang-undangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . METADATA. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka melaksanakan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah; d. Tutup. id : 42 hlm. Jenis. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah T. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. 2019/NO. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah • Permendagri No. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan mekanisme sebagai berikut: BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; BAB III Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran; BAB IV Pengadaan; BAB V Penggunaan; BAB VI Pemanfaatan;. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D • Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subjek. 2021. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa T. U. E. 06/2016, BN. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pasal 511 ayat (2) Peraturan Menteri. Catatan : Mencabut PP No. Dasar hukum : UU No. 2016/No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Asas, Ruang Lingkup, dan Kedudukan; 3. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. ( Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 022. Ketentuan Penutup. Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak lagi pararel dengan aturan yang lebih tinggi sehingga diperlukan peraturan baru sebagai gantinya. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. 78, TLN No. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. U. Nomor Peraturan. Jawa Timur No. 23 Tahun 2014, PP No. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan. 06/2021, BN. 2019. Judul. Beranda. 19 Tahun 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA – BADAN LAYANAN UMUM – BARANG MILIK NEGARA. id : 294 Hlm. Nomor Tambahan. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Dalam uarian ini disampaikan mengenai: DASAR HUKUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 8. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan. ABSTRAK: bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 1133, : 71 Hlm. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 7. ( Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 021. 2021/NO. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pengelola Barang Milik Daerah. Mengubah pasal 5. ABSTRAK: a. tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah T. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.